Jakarta—Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menyatakan pentingnya penetapan standar nasional Indonesia (SNI) untuk bidang personal atau manusia.
Standardisasi manusia merupakan hal yang urgen karena akan memberikan dampak kepada masyarakat. Dia menekankan, hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Kalau dulu kita banyak memberikan standar pada input, proses, dan output, maka sekarang harus menetapkan standar pada outcome dan impact. Nah ini memang tantangan kita, maka kemudian tuntutan kita untuk membuat standardisasi untuk personal ini semakin urgent terutama dalam menjabarkan RPJMN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, tentang SDM unggul,” ujarnya dalam webinar dengan tema Menjadi Perpustakaan Bertaraf Internasional dengan Standar Nasional Indonesia yang diselenggarakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Perpusnas, pada Kamis (10/3/2022).
Dia menjelaskan, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan kecakapan literasi. Disebutkan bahwa penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual yang semakin rumit dan cerdas.
Saat ini, Perpusnas merumuskan literasi sebagai kedalaman pengetahuan seseorang. Pada tingkatan tertinggi, literasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar global. Pada saat literasi tertinggi tercapai, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara akan terpenuhi. Saat ini, dia menilai, Indonesia belum mencapai hal tersebut. Untuk itu, dibutuhkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kemudian bagaimana standar orang yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi tetapi memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi seperti apa yang tinggi dan bagaimana orang ini bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan income per capita, menambah devisa negara, memajukan kesejahteraan?” urainya.
Dia berharap BSN akan memberikan pendampingan kepada Perpusnas, terutama dalam mendukung pemenuhan SNI, yakni Sistem Manajemen Layanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, BSN telah menetapkan tiga SNI di bidang perpustakaan, yaitu SNI Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI Statistik Perpustakaan, dan SNI Indikator Kinerja Perpustakaan.
“Kami sangat senang dan berterima kasih jika SNI sistem manajemen layanan dan SNI sistem manajemen keamanan informasi diprioritaskan di waktu yang akan datang,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, mengungkapkan perpustakaan harus menerapkan standar internasional terkait dengan manajemen pengelolaan perpustakaan. Mengingat perpustakaan sebagai institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, serta harus mengelolanya dengan cara khusus demi memenuhi kebutuhan intelektual para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan, dan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi.
“Dengan jumlah data dan informasi yang begitu kaya, tentu diperlukan manajemen dan pengelolaan informasi untuk memastikan kualitas pelayanan yang prima bagi para pengguna. Dalam manajemen tersebut, saya rasa rasa sudah saatnya perpustakaan perlu berkenalan dengan standar yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan,” tukasnya.
Dalam kaitan ini, BSN telah menyusun dan menetapkan beberapa SNI di bidang perpustakaan antara lain SNI ISO TR 19814-2017 (2021) Manajemen Koleksi Perpustakaan, SNI ISO 2789-2013 (2020) Statistik Perpustakaan, dan SNI ISO 11620-2014 (2020) Indikator Kinerja Perpustakaan.
Selain itu, terdapat dua SNI yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola perpustakaan yakni ISO SNI 20000-1-2018-Sistem Manajemen Layanan yang mengatur manajemen layanan teknologi informasi dan SNI ISO IEC 27001-2013-Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
“SNI-SNI tersebut kita adopsi dari standar internasional. Jadi ketika nanti kita perpustakaan atau pengelola perpustakaan di Indonesia menerapkan standar yang sudah diadopsi dari Standar Nasional Indonesia, yang notabene adalah standar internasional, maka tujuan kita melakukan webinar menjadikan perpustakaan Indonesia bertaraf internasional dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia, mudah-mudahan bisa terwujud,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Rudi Kurniawan, membagikan upaya pihaknya dalam mewujudkan perpustakaan bertaraf internasional dengan SNI. Perpustakaan ini meraih SNI Award yakni pada 2019 dan 2021 untuk peringkat perunggu dari BSN.
Berdiri sejak 1970 di fakultas ekonomi, UPT Perpustakaan Syiah Kuala menyatukan seluruh perpustakaan di Universitas Syiah Kuala pada 1994. Pembenahan terus dilakukan hingga mulai 2015, perpustakaan mendapatkan beragam SNI. Pada 2012, perpustakaan meraih akreditasi A dari Perpusnas. Disebutkannya bahwa perpustakaan tidak hanya tempat mahasiswa membaca buku, tapi tempat berkumpul dan berkreativitas.
“Kami melakukan penjaminan mengikuti standar nasional Indonesia ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan sesuatu untuk mengatakan sudah SNI atau sebagainya. Akan tetapi adalah bagaimana menggunakan esensi ini untuk meningkatkan pelayanan, itu semangat yang kami bangun. Dengan semangat menjadikan perpustakaan meningkat,” pungkasnya.
Reporter: Hanna Meinita
Sumber : https://www.perpusnas.go.id/